PKS Targetkan 60 Daerah

Parpol Menjadi Kunci Kesuksesan Pilkada Serentak 

JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera menargetkan kemenangan di 60 daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2015. Partai itu juga menargetkan menjadi partai papan atas dengan memperoleh suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019.

Target PKS berikut strategi untuk mencapainya itu menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Musyawarah II Majelis Syura PKS yang digelar secara tertutup di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta, Sabtu (12/9).

Materi lain yang ikut dibahas dalam acara itu adalah aliansi dengan kekuatan politik di luar organisasi politik, seperti masyarakat sipil dan sektor swasta. Pasalnya, tanpa kerja sama strategis antarkalangan, politik tidak akan bisa berkembang.

Hasil-hasil Musyawarah II Majelis Syura itu nanti ditetapkan menjadi Amanat Musyawarah Nasional (Munas). Amanat Munas akan disampaikan pada hari pertama Munas Ke-4 PKS, di Depok, Jawa Barat, Senin.

Hingga kemarin, donasi dari para kader PKS untuk membiayai Munas sudah lebih dari Rp 601 juta. Menurut Bendahara Panitia Penyelenggara Munas Ke-4 PKS Unggul Wibawa, dana tersebut berasal dari para kader dari seluruh Indonesia yang terkumpul sejak 7 September.

Selain dari kader, PKS juga membuka kesempatan pada simpatisan dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam Gerakan Lima Puluh Ribu yang dicanangkan Presiden PKS Sohibul Iman.

Pemetaan

Juru bicara PKS Mardani menuturkan, target parpolnya di Pemilu 2019 adalah memperoleh suara lebih dari 10 persen. Namun, hingga siang kemarin, Majelis Syura belum memutuskan angka pasti target perolehan suara pada Pemilihan Umum 2019.

PKS, lanjut Mardani, juga menjadikan pemenangan pilkada pada Desember mendatang sebagai target utama. Terkait hal itu, PKS sudah melakukan pemetaan di 210 daerah yang menggelar pilkada, di mana PKS ikut mengusung dan mendukung pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah.
Dari 210 daerah itu, PKS menetapkan 60 daerah yang menjadi prioritas utama pemenangan pilkada. Daerah prioritas itu ditetapkan berdasarkan hasil survei kekuatan pasangan calon yang bertarung dan kecukupan kader.

Menurut Mardani, rasio potensi perolehan suara dan rasio kader di 60 daerah tersebut dinilai mencukupi.

"Mengapa rasio suara dan rasio kader dihitung? Itu karena pada pilkada kali ini penguasaan wilayah sangat menentukan. Mengapa? Karena pilkadanya serentak dan tidak ada putaran kedua," ujarnya.

Pembenahan

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto melihat, ada ketidaksiapan parpol pada tahap awal pelaksanaan pilkada. Dia mengusulkan, ada aturan yang mengikat parpol agar benar-benar menjalankan kewajibannya dalam merekrut calon pemimpin. Pasalnya, adalah tugas parpol untuk menyiapkan, merekrut, dan menyodorkan calon pemimpin guna mengikuti seleksi di tingkat nasional dan tingkat daera.

Hal itu disampaikan Wiranto saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi "Mewujudkan Pemimpin Akuntabel dan Efisiensi Pelaksanaan Demokrasi" di Kompleks Parlemen, kemarin.

Hadir sebagai pembicara lainnya dalam acara itu adalah peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, pengajar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Gun Gun Heriyanto, Wakil Ketua Fraksi Hanura MPR Muhammad Farid Al Fauzi, serta anggota Badan Pengkajian MPR Djoni Rolindrawan.

Menurut Siti Zuhro, pilkada lewat mekanisme pemilihan langsung ataupun pemilihan melalui DPRD tidak akan bisa optimal selama parpol belum berfungsi baik. Namun, faktor pendidikan dan ekonomi pemilih juga punya andil dalam proses pilkada yang berkualitas. Demokrasi bisa berjalan maksimal jika masyarakat punya pendidikan yang cukup.

"Setelah 1.027 kali pilkada belum muncul korelasi positif antara hasil pilkada dan perwujudan pemerintah daerah demokratis," kata Zuhro.

Sementara itu, Gun Gun Heriyanto menilai sirkulasi elite melalui pilkada serentak diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang punya legitimasi sebagai sebuah proses konsolidasi demokrasi. Namun, ia menilai proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih stagnan.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang dalam sambutan saat membuka diskusi menilai pilkada serentak yang baru pertama kali diselenggarakan masih perlu pembenahan. Dia berpesan, pilkada itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pilkada juga harus makin memperkuat bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. (NTA/GAL)

Sumber: Kompas, 13 September 2015

Foto: internet