Menunggu Ledakan APBD Sumbar

Sebentar lagi mungkin masalah APBD Sumbar 2014 akan meledak. Soalnya, sampai saat ini, kumpulan uang rakyat itu belum juga disahkan. Sementara, tenggat waktunya, mestinya telah lewat. Apa pangkal masalahnya? Sebagai pengesah, Pemprov-DPRD, selalu saling menyalahkan.

Pemprov telah menyerahkan rencana APBD sesuai jadwal. Tapi, pembahasannya lambat, bainsuik bak umang-umang. Perjalanan dinas anggota DPRD sungguh padat dan rapat. Tiap-tiap wilayah seperti ingin dijajakinya. Ujung-ujungnya, apalagi kalau bukan duit. Pemilu telah dekat.
 

Giliran ada waktu, Sekda pula yang didiktenya. Katanya, Sekda saja tak cukup. Karena ia tak bisa mengubah apa-apa, mesti langsung gubernur. Ini disampaikan sekaligus protes terhadap rencana gubernur keluar negeri.
 

Gubernur pergi bersenang-senang meninggalkan tugasnya. Tapi kalau dewan jalan-jalan, itu murni tugas! Gubernur menyalahi aturannya sendiri untuk berhemat.

Untung, Gubernur Irwan Prayitno pernah menjadi anggota DPR tiga periode. Jadi, dia hafal betul “isi perut” kebanyakan anggota dewan kita. Sekolahnya, paling panjang pula, kendati rambutnya lebat, tak licin seperti kesan profesor. Kepala terkesan profesor, belum tentu profesor.
 

Gubernur Irwan terbilang sabar. Kadang didikte oleh hal-hal sepele. Soal survei masalah, dia juga yang ditembak. Bantuan sosial dan dana hibah, itu langganan kritik. Dibentur-benturkan dengan aturan Mendagri. Kehabisan akal, dana safari dakwah PKS yang disebut.
 

Dana ini seperti tukak. Irwan menulis, Allah Itu Ada (Singgalang, 1/3/13). Polisi mestinya mengusut tuntas.
Pada masanya, Gamawan Fauzi juga pernah berang terhadap anggota dewan. Puncaknya, mungkin tak hanya muak, tapi muntah melihat kelakuannya. Tentu saja Gamawan selalu unggul berpolemik dengan anggota dewan. Irwan, jangankan menang, podo pun rada sulit menyebutnya.
 

Padahal, prestasinya di mana-mana. Penghargaan tiap sebentar. Dikritik, penghargaan tak dirasakan manfaatnya di masyarakat, dia cuek. Jalan terus. Ada pula pamong senior seperti ingin mensinyalir bahwa penghargaan itu bisa dibeli. Ini sama saja dengan menuduh Presiden kita bisa dibeli, karena penghargaan itu juga ada dari Presiden. Mungkin soal itu dia lebih berpengalaman.
 

Anggota dewan ingin pokok-pokok pikirannya masuk dalam APBD. Pemprov berasumsi pokok-pokok pikiran anggota dewan itu bukan kewenangan Pemprov. Malah tak sedikit yang tak matang. Kalau bermasalah, Pemprov kena, anggota dewan aman-aman saja. (Singgalang, 21/11).
 

Kini, semua uang dalam APBD itu sudah habis dibagi. Konon, proposal anggota dewan masih banyak yang belum masuk. Apalagi, ini APBD terakhir bagi anggota dewan untuk periode ini. Yang tetap duduk, top. Yang tidak, gigit jari. Tak sedikit yang hilang, tak tahu lagi rimbanya.

Bila APBD 2014 tak disahkan juga, agenda pembangunan otomatis bisa terhenti. Seluruh rakyat akan merugi. Apalagi gaji pegawai juga di situ. Gubernur bisa saja mengeluarkan Pergub seperti APBD Solok Selatan dulu yang juga mentok. Ada kuat ini jelas merugikan rakyat. (*)

Erizal

Singgalang 7 Desember 2013