“Ini sebuah lompatan bagus,” kata Gubernur Irwan di Padang, Rabu (28/1).
Naskah MoU itu ditandatangani sehari sebelumnya di Gedung Kementerian Perhubungan RI, Jakarta. Hal ini menindaklanjuti kunjungan dan arahan Menteri Perhubungan di Padang pada 22 Januari terkait dengan pembangunan dan pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera. Sebagai jalur yang akan dilewati yakni, menghubungkan Rantau Prapat – Kota Pinang – Duri – Dumai – Muaro – Muaro Kalaban – Sawahlunto.
Maksud dari kesepatan bersama ini adalah untuk mensinergikan prakarsa dan potensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Empat provinsi yang ikut menandatangani yakni, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Riau dan Gubernur Jambi. Hal ini juga guna mendukung penyelenggaraan perkeretaapin yang terpadu sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapi Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pemprov masing-masing.
Irwan menyampaikan, pembangunan jalur Kereta api Trans Sumatera merupakan program pembangunan pemerintah pusat yang tentunya memperhatikan tingkat kebutuhan pembangunan masa datang dan lebih efisien dari pada Jalan tol Trans Sumatera.
Keberadaan kereta trans Sumatera ini, dinilainya sangat bermanfaat karena mampu menekan biaya pengiriman barang antar provinsi di Sumatera. Kemudian, keberadaan Trans Sumatera sangat dibutuhkan, karena saat ini biaya pengiriman barang dari Sumatera sangat mahal akibat sarana infrastruktur jalan yang kurang baik.
Selain itu, manfaat yang diberikan dari jalur kereta api trans Sumatera, efisiensi waktu. Sebab medan jalur trans Sumatera yang berat waktu pengiriman barang menjadi lama. “Itu sarananya tidak ada, angkutan kereta cocok di Sumatera, supaya pengiriman barang tidak makan waktu lama,” ujar Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno juga menyampaikan, keradaan pembangunan Trans Sumatera ini menandakan, kebijakan pembangunan pemerintah pusat tidak terpengaruh hasil dari pilpres lalu. Artinya, kepemimpinan Presiden Jokowi tidak pandang bulu provinsi dimana ia menang atau kalah. Buktinya Sumbar tidak juga diutamakan dalam pembanguan infrastruktur ini. Pemerintah saat ini konsen terhadap upaya-upaya pengembangan pembangunan infratruktur untuk meningkatkan daya saing nasional dalam persaingan pasar bebas.
Mengenai tahapan pembangunan prasarananya, KA Trans Sumatera ini akan dilakukan secara bertahap. Sementara tujuan dari kesepakatan bersama ini untuk mewujudkan peran moda kereta api sebagai angkutan massal dan kelancaran perekonomian yang terintegritas inter dan antar moda pada masing-masing wilayah Pulau Sumatera.
Ruang lingkup kesepatan bersama ini meliputi, penyelenggaraan prasanana perkeretaapian yang terdiri rencana tata ruang, perencanaan, penyiapan, perizinan, pengadaan lahan, persetujuan, amdal, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan.
Di samping itu, untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian nasional di Sumatera dilaksanakan pada, lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan dan lintas pelayanan perkeretaapian antar kota yang menghubungkan Rantau Prapat – Kota Pinang – Duri – Dumai – Duri – Pekanbaru – Rengat – Jambi – Betung – Kertapati. Selanjutnya, Pekanbaru – Muaro – Muaro Kalaban – Sawahlunto.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan (Dishubkominfo) Sumbar menyatakan kesiapannya dalam pembangunan jalur trans Sumatera ini. Saat ini, Dishubkominfo fokus untuk mengaktifkan kembali rel Kereta Api (KA) di Sumbar yang sudah mulai beralih fungsi.
“Kita akan mengumpulkan permasalahan di lapangan terlebih dahulu, setelah itu baru kita selesaikan satu persatu. Untuk reaktivasi rel ini kita juga telah mensosialisasikan kepada warga,” ujar Amran. (401)
Singgalang 29 Januari 2015
Sumber: irwan-prayitno.com
Posting Komentar