PENAHANAN
Luthfi Hasan Ishaaq pada akhir Januari 2013 oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi menjadi badai yang mengguncang Partai Keadilan Sejahtera.
Langkah cepat yang difokuskan pada konsolidasi internal menjadi
prioritas PKS untuk menghadapi badai tersebut.
”Peristiwa itu pukulan di jantung dan kepala PKS,” kata Presiden PKS Anis Matta tentang kasus yang menimpa Luthfi.
Pantauan Politicawave selama beberapa hari setelah penahanan Luthfi karena kasus pengaturan kuota impor daging sapi menunjukkan, indeks sentimen negatif untuk PKS mencapai minus 9,24 (Kompas, 3 Februari 2013).
Badai itu pun membuat PKS mengubah strategi yang sudah lama dicanangkan. Awalnya, PKS membagi pertumbuhan menjadi tiga tahap. Pertama adalah integrasi gerakan dakwah menjadi parpol (1999-2004). Tahap kedua menjadi arus utama dalam politik (2004-2009), yang ditunjukkan dengan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Sementara tahap ketiga adalah memenangi pemilu yang disebut PKS sebagai tahapan leading.
Target PKS masuk dalam tiga besar perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2014 menjadi bagian dari langkah partai itu di tahap leading. Namun, setelah kasus Luthfi, langkah PKS di tahap leading sedikit terganggu. Anis menyebut kasus Luthfi sebagai jeda, penghentian langkah untuk sementara.
Kasus Luthfi, kata Anis, juga menjadi pelajaran, terutama untuk lebih berhati-hati. ”Ibaratnya, peristiwa itu terjadi karena berdiri di pinggir sumur. Jika berada jauh dari sumur, tentu harus diseret untuk masuk ke sumur. Setelah jatuh masuk ke sumur, yang pertama ingin dilihat orang bukan mengapa jatuh, melainkan apakah bisa bangkit kembali?” ujarnya.
PKS lalu memasang dua strategi untuk bangkit kembali setelah badai akibat kasus Luthfi. Pertama dengan mengontrol kerusakan dan kedua mempertahankan pertumbuhan suara.
Konsolidasi internal lalu menjadi langkah pertama PKS untuk menghadapi masalah ini. ”Ibarat kapal di tengah badai, konsentrasi pertama adalah memastikan dan menjaga kapal tidak bocor,” kata Anis.
Soliditas kader selama ini jadi modal utama PKS. Kondisi itu tidak lepas dari sejarah PKS yang muncul dari gerakan dakwah kampus yang ada sejak 1970-an. Dengan demikian, menurut Burhanuddin Muhtadi dalam buku Dilema PKS, Suara dan Syariah, PKS tak bergantung pada ketokohan figur. PKS lebih mementingkan egalitarianisme dan kekuatan kolektif.
PKS juga memiliki struktur yang terorganisasi dengan rapi dan program yang jelas.
Latar belakang sejarah dan keteraturan organisasi itulah yang menyebabkan selama ini kader PKS relatif amat solid. Kader memiliki keterikatan historis dan ideologis dengan partai sehingga tunduk pada garis partai.
Untuk memastikan dan menjaga tetap tingginya soliditas kader meski ada kasus Luthfi, Anis sejak dilantik menjadi Presiden PKS langsung berkeliling ke daerah. Daerah-daerah yang saat itu akan menjalankan pilkada, seperti Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, menjadi prioritas. PKS ingin memastikan, mesin partai tetap bekerja.
Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho menjelaskan, hasil survei sejumlah lembaga yang cenderung negatif menjadi cambuk bagi partainya untuk terus berbenah. Seluruh mesin partai menyadari, yang harus dilakukan adalah bekerja dan bekerja.
PKS lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat daripada melaksanakan acara-acara dengan pengerahan massa. Semua petinggi PKS berupaya memenuhi semua undangan masyarakat atau kelompok masyarakat, apa pun acaranya, termasuk acara pengajian di tingkat rukun warga.
PKS juga memilih memakai pendekatan per daerah pemilihan untuk pemenangan pemilu.
Konsolidasi tidak hanya dilakukan oleh kader di dalam negeri. Sepanjang tahun 2013, pengurus PKS dari 20 negara sudah dua kali berkumpul. Pertama di Istanbul, Turki, pada pertengahan April. Pertemuan kedua di Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir Desember lalu. Sebanyak 7.000 kader PKS luar negeri ditugaskan mendekati masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada warga Indonesia di luar negeri.
”Peristiwa itu pukulan di jantung dan kepala PKS,” kata Presiden PKS Anis Matta tentang kasus yang menimpa Luthfi.
Pantauan Politicawave selama beberapa hari setelah penahanan Luthfi karena kasus pengaturan kuota impor daging sapi menunjukkan, indeks sentimen negatif untuk PKS mencapai minus 9,24 (Kompas, 3 Februari 2013).
Badai itu pun membuat PKS mengubah strategi yang sudah lama dicanangkan. Awalnya, PKS membagi pertumbuhan menjadi tiga tahap. Pertama adalah integrasi gerakan dakwah menjadi parpol (1999-2004). Tahap kedua menjadi arus utama dalam politik (2004-2009), yang ditunjukkan dengan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Sementara tahap ketiga adalah memenangi pemilu yang disebut PKS sebagai tahapan leading.
Target PKS masuk dalam tiga besar perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2014 menjadi bagian dari langkah partai itu di tahap leading. Namun, setelah kasus Luthfi, langkah PKS di tahap leading sedikit terganggu. Anis menyebut kasus Luthfi sebagai jeda, penghentian langkah untuk sementara.
Kasus Luthfi, kata Anis, juga menjadi pelajaran, terutama untuk lebih berhati-hati. ”Ibaratnya, peristiwa itu terjadi karena berdiri di pinggir sumur. Jika berada jauh dari sumur, tentu harus diseret untuk masuk ke sumur. Setelah jatuh masuk ke sumur, yang pertama ingin dilihat orang bukan mengapa jatuh, melainkan apakah bisa bangkit kembali?” ujarnya.
PKS lalu memasang dua strategi untuk bangkit kembali setelah badai akibat kasus Luthfi. Pertama dengan mengontrol kerusakan dan kedua mempertahankan pertumbuhan suara.
Konsolidasi internal lalu menjadi langkah pertama PKS untuk menghadapi masalah ini. ”Ibarat kapal di tengah badai, konsentrasi pertama adalah memastikan dan menjaga kapal tidak bocor,” kata Anis.
Soliditas kader selama ini jadi modal utama PKS. Kondisi itu tidak lepas dari sejarah PKS yang muncul dari gerakan dakwah kampus yang ada sejak 1970-an. Dengan demikian, menurut Burhanuddin Muhtadi dalam buku Dilema PKS, Suara dan Syariah, PKS tak bergantung pada ketokohan figur. PKS lebih mementingkan egalitarianisme dan kekuatan kolektif.
PKS juga memiliki struktur yang terorganisasi dengan rapi dan program yang jelas.
Latar belakang sejarah dan keteraturan organisasi itulah yang menyebabkan selama ini kader PKS relatif amat solid. Kader memiliki keterikatan historis dan ideologis dengan partai sehingga tunduk pada garis partai.
Untuk memastikan dan menjaga tetap tingginya soliditas kader meski ada kasus Luthfi, Anis sejak dilantik menjadi Presiden PKS langsung berkeliling ke daerah. Daerah-daerah yang saat itu akan menjalankan pilkada, seperti Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, menjadi prioritas. PKS ingin memastikan, mesin partai tetap bekerja.
Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho menjelaskan, hasil survei sejumlah lembaga yang cenderung negatif menjadi cambuk bagi partainya untuk terus berbenah. Seluruh mesin partai menyadari, yang harus dilakukan adalah bekerja dan bekerja.
PKS lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat daripada melaksanakan acara-acara dengan pengerahan massa. Semua petinggi PKS berupaya memenuhi semua undangan masyarakat atau kelompok masyarakat, apa pun acaranya, termasuk acara pengajian di tingkat rukun warga.
PKS juga memilih memakai pendekatan per daerah pemilihan untuk pemenangan pemilu.
Konsolidasi tidak hanya dilakukan oleh kader di dalam negeri. Sepanjang tahun 2013, pengurus PKS dari 20 negara sudah dua kali berkumpul. Pertama di Istanbul, Turki, pada pertengahan April. Pertemuan kedua di Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir Desember lalu. Sebanyak 7.000 kader PKS luar negeri ditugaskan mendekati masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada warga Indonesia di luar negeri.
Optimis
Dengan sejumlah langkah yang telah dilakukan, PKS optimistis menghadapi Pemilu 2014. Apalagi, sepanjang tahun 2013, PKS memenangi sejumlah pilkada. Sejumlah kader partai itu juga berhasil meraih kursi gubernur, seperti di Jawa Barat (Ahmad Heryawan) dan Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho). Kondisi ini menjadi salah satu ukuran berhasilnya konsolidasi partai itu.
Saat ini, PKS memiliki 500.000 kader terbina dengan orang di sekeliling mereka sekurangnya 1 juta kader.
PKS juga memiliki 15.462 calon anggota legislatif, terdiri dari 476 calon anggota DPR, 1.816 calon anggota DPRD provinsi, dan 13.170 calon anggota DPRD kabupaten/kota. Kader dan caleg itu juga diinstruksikan untuk terus bekerja melayani masyarakat. Dengan itu, diharapkan mereka mampu mendulang suara dalam pemilu pada April mendatang.
Untuk memastikan dukungan suara, DPP PKS melakukan evaluasi rutin di tiap-tiap dapil. Dari evaluasi itu, PKS optimistis meraih setidaknya 57 kursi DPR, seperti perolehan di Pemilu 2009. (Anita Yossihara)
Dengan sejumlah langkah yang telah dilakukan, PKS optimistis menghadapi Pemilu 2014. Apalagi, sepanjang tahun 2013, PKS memenangi sejumlah pilkada. Sejumlah kader partai itu juga berhasil meraih kursi gubernur, seperti di Jawa Barat (Ahmad Heryawan) dan Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho). Kondisi ini menjadi salah satu ukuran berhasilnya konsolidasi partai itu.
Saat ini, PKS memiliki 500.000 kader terbina dengan orang di sekeliling mereka sekurangnya 1 juta kader.
PKS juga memiliki 15.462 calon anggota legislatif, terdiri dari 476 calon anggota DPR, 1.816 calon anggota DPRD provinsi, dan 13.170 calon anggota DPRD kabupaten/kota. Kader dan caleg itu juga diinstruksikan untuk terus bekerja melayani masyarakat. Dengan itu, diharapkan mereka mampu mendulang suara dalam pemilu pada April mendatang.
Untuk memastikan dukungan suara, DPP PKS melakukan evaluasi rutin di tiap-tiap dapil. Dari evaluasi itu, PKS optimistis meraih setidaknya 57 kursi DPR, seperti perolehan di Pemilu 2009. (Anita Yossihara)
Posting Komentar