PADANG – Kendati baru dua bulan lebih menjabat Walikota Kota Padang, H.
Mahyeldi Ansharullah sudah mendapat penghargaan dari Gubernur Sumbar,
Irwan Prayitno atas keberhasilannya dalam memberikan dukungan dan
penumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terbanyak di Provinsi
Sumatera Barat.
Penghargaan yang diiberikan di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Kamis
(17/7) itu juga sehubungan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional pada
setiap 12 Juli. Hingga kini sebanyak 74 unit KJKS atau 49,33 persen dari
104 kelurahan di Kota Padang telah tumbuh dan berkembang.
“Penghargaan ini diberikan kepada Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah
sebagai bentuk prestasinya memacu pertumbuhan KJKS di Kota Padang. Saya
berharap semoga perkembangannya semakin ditingkatkan di masa yang akan
datang dan menjadi contoh bagi kota dan kabupaten lainnya di Sumatera
Barat,” jelas gubernur.
Irwan Prayitno mengatakan, indikator keberhasilan Mahyeldi Ansharullah
tersebut dalam pembinaan dan pengembangan koperasi. Mulai dari
pembentukan Dinas Koperasi dan UKM melalui Perda No.16 Tahun 2008,
adanya dukungan pembiayaan/dana pembangunan koperasi yang setiap
tahunnya selalu meningkat dari Pemko Padang. Selain itu, pembuatan
Perwako tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di setiap
kelurahan telah memperkuat permodalan bagi perkembangan koperasi dan
UMKM di tengah masyarakat.
Setelah menerima penghargaan, Mahyeldi menyampaikan rasa syukur atas
prestasi yang diraihnya bagi Kota Padang khususnya kali ini di bidang
KJKS. Diakuinya, KJKS ini mulai terbentuk setelah melakukan evaluasi
sewaktu menjadi Wakil Walikota Padang pada 2009 lalu. Ia menjelaskan,
KJKS ini didirikan demi peningkatan ekonomi masyarakat melalui
penyediaan modal usaha. Dimana dari awal terbentuk dengan pendukung
dananya sebanyak Rp1,2 miliar. Ketika itu berhasil dengan berdirinya 54
KJKS dan sampai saat ini telah mencapai 74 KJKS yang tersebar di
beberapa kelurahan di Kota Padang.
“Alhamdulillah saat ini aset KJKS tersebut mencapai Rp27 miliar. Untuk
itu, target kita ke depan yaitu memaksimalkan 30 kelurahan lagi karena
masih belum berbadan hukum. Mudah-mudahan dari 30 kelurahan yang akan
kita maksimalkan secara bertahap ini bisa terbentuk pada 2014 ini. Untuk
itu, Pemerintah Kota Padang akan lebih fokus sehingga memang kekuatan
dari masyarakat pada koperasi yang bisa diandalkan ke depan,” ungkapnya.
Mahyeldi menjelaskan, peranan KJKS menjadi salah satu upaya agar
masyarakat mudah mengakses di kelurahan untuk mendapatkan modal
usahanya.
“Sekarang upaya KJKS ini yaitu dengan adanya koperasi yang mendekati
masyarakat di setiap kelurahan. Jadi, Lembaganya yang mendekati
masyarakat. Sehingga masyarakat mudah mengaksesnya tanpa melalui waktu
yang panjang dan bisa mendapatkan modal untuk usaha-usaha jenis UMKM,”
tutupnya.
Secara bertahap KJKS tengah melakukan proses badan hukum. Dari dana
yang telah diputar Rp6,48 miliar itu telah mampu membantu usaha 10 ribu
UMKM.
Pemko Padang berupaya keras bagaimana mensinergikan UMKM dengan
pengusaha, yang salah satu dalam bentuk diberikan fasilitas outlet untuk
pemasaran produk UMKM. UMKM tak bisa dibebankan dalam pemasaran dan
mereka hanya difokuskan pada pembuatan produk. Persoalan pemasaran harus
dibantu pengusaha.
Target KJKS, bagaimana UMKM yang dibantu dalam permodalan atau
pembiayaan itu harus sukses, makanya diperlukan satu orang tambahan SDM
di KJKS itu sebagai tenaga pendamping pembinaan UMKM. Permodalan yang
diberikan kini sudah melalui dalam bentuk kelompok-kelompok dengan nama
Fokusma.
Lebih jauh dijelaskan, pada awalnya modal KJKS itu berasal dari Kredit
Mikro Nagari kelurahan dengan masing-masing Rp300 juta sebagai program
Pemerintah Provinsi. Karena tersedat, maka Kota Padang mengambil
inisiatif memanfaatkan dana kredit mikro nagari tersebut dikembangkan
menjadi KJKS dan disetujui pemerintah provinsi.
Ke depan akan direncanakan KJKS akan bekerjasama dengan intansi-instansi
yang memiliki program pengentasan kemiskinan. Dikatakannya saat ini,
dana-dana program kementrian yang berhubungan dengan pengentasan
kemiskinan sebanyak 17 item dan peluang besar bisa disinergikan dengan
KJKS.
Setelah sukses kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tingkat
kelurahan di Kota Padang, kini Pemko tengah mempersiapkan KJKS tingkat
kecamatan dan Kota Padang. Direncanakan pada 2014 ini juga, KJKS
kecamatan itu pun hadir pada semua kecamatan sehingga melayani
masyarakat lebih luas dan dana pinjaman lebih besar. (103)
Sumber: Singgalang 18 Juli 2014
Mahyeldi Memperoleh Penghargaan Gubernur Bidang Koperasi
Jumat, 18 Juli 20140 komentar
Label:
Sumbar
Posting Komentar