Prestasi tersebut diraih pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) II, di Balai Kartini Jakarta 29-31 Oktober 2013.
Pokja AMPL Provinsi Sumbar, dinominasikan bersama dengan Pokja AMPL Provinsi NTT dan NTB. Berdasar penilaian dari Pokja AMPL Nasional bersama denan Waspola Facility dan juri independen dari perguruan tinggi, LSM dan unsur media massa serta para pemerhati pembangunan AMPL tingkat nasional, Pokja AMPL Sumbar diunggulkan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan AMPL di Sumbar dalam upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs, terutama Goal 7c.
Hal ini dibuktikan dengan tingginya komitmen Pokja AMPL Provinsi Sumbar dalam bekerjasama dengan para stakeholder lainnya terhadap sektor air minum dan sanitasi. Konsistensi perencanaan pembangunan AMPL di Sumbar yang dimotori Pokja AMPL Sumbar terlihat, dengan dicantumkannya kebijakan dan target peningkatan akses air minum dan sanitasi yan layak, dalam dokumentasi RPJMD Sumbar 2010 – 2015.
Kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen bersifat detail dan implementatif dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs (RAD MDGs) Sumbar tahun 2011 – 2015 dan dalam dokumentasi Renstra AMPL Sumbar tahun 2011 – 2015, sebagai wakil pemerintah di daerah, Pokja AMPL nasional menilai, Pokja AMPL Sumbar telah berhasil melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengarusutamaan pembangunan AMPL di daerah. Hal ini disadari, bahwa kunci sukses percepatan pencapaian target pembangunan AMPL di Provinsi Sumbar harus mengikutsetakan seluruh elemen pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Rahmad Syahni (Kepala Bappeda Sumbar) mengatakan, beberapa upaya advokasi, fasilitasi dan dukungan dibuktikan dengan telah terbentuknya Pokja AMPL di seluruh kabupaten/kota, sebagai lembaga yang mewadahi stakeholder kunci dalam pembangunan AMPL di kabupaten/kota.
Pokja AMPL Sumbar, merupakan satu – satunya pokja yang berhasil dalam waktu singkat mengadvokasi lebih dari 94 persen pemerintah kabupaten/kota di suatu provinsi. “Sebanyak 18 Kabupaten/kota ikut serta dalam program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) sejak tahun 2006 hingga 2013. Selain itu, juga telah melakukan fasilitasi dan dukungan pendampingan penyusunan dokumen PPSP di kabupaten/kota,” ungkap Irwan.
Dukungan lainnya, fasilitasi dalam bentuk penyusunan dokumen renstra AMPL kabupaten/kota dan verifikasi dokumen RAD AMPL kabupaten/kota dalam menjaga sinergitas perencanaan dengan provinsi dan nasional. Sebagai upaya menjaga konsistensi setiap tahunnya terhadap kelembagaan Pokja AMPL Sumbar dengan dukungan dari Pokja AMPL nasional dan Waspola Facility dan WSP serta Bank Dunia melakukan penguatan kapasitas amggota Pokja AMPL provinsi dan kabupaten/kota.
“Hal ini agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan AMPL dapat berjalan sesuai denan pencapaian MDGs tahun 2015,” harp Irwan.
Pada 2013, Pemprov melalui Pokja AMPL provinsi merupakan satu – satunya yang melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan metoda Service Delivery Assessment (SDA) atau melakukan penilaian kinerja pelayanan AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tujuannya, agar Pemprov dan kabupaten/kota dapat menilai dan menganalisa secara mandiri, bagaimana penilaian pelayanan AMPL yang telah dilakukan selama ini kepada masyarakat. “Apakah dinilai telah berhasil atau tidak? Selain itu, juga agar para aktor pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung sumbatan permasalahan pembangunan AMPL di daerah. Baik itu dilihat dari sisi kebijakan, perencanaan anggaran, pengeluaran, ekuitas, hasil, operasional dan manjemen serta penggunaan,” tambahnya.
Pembentukan penyadaran kepada seluruh stakeholder merupakan kunci pembangunan AMPL di kabupaten/kota. Karena itu, juga dilaksanakan pengembangan konsep horizontal learning, yakni pembelajaran antara sesama yang setingkat, guna memperoleh wawasan dan pemahaman yan berasal best practice dari daerah yang telah lebih dahulu memulai suatu program. “Upaya ini dinilai sangat efektif dalam upaya mengajak kabupaten/kota dan para stakeholder lainnya untuk turut serta membangun komitmen dalam pelaksanaan pembangunan AMPL,” ulas Irwan.
Sebagai bentuk penggalangan komitmen di tingkat pimpinan daerah, Pokja AMPL provinsi juga telah memfasilitasi ikrar bersama secara tertulis antara gubernur dan wakil gubernur Sumbar dengan bupati/walikota seluruh Sumbar pada 13 Juni 2011 di kabupaen Pasaman. Penggalangan komitmen dengan substansi yakni, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama provinsi meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penangulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015. Terutama dengan pemenuhan target peningkatan akses air minum dan sanitasi layak di Sumbar.
Posmetro, 6 November 2013
Posting Komentar