Menurut Fahri, DPR memang tidak punya hak untuk mengelola dan membelanjakan anggaran. Ia hanya mewakili suara kepentingan rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah. Karenanya, bila program aspirasi itu ditolak, maka DPR hanya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa aspirasi mereka tidak diterima.
”Kalau ditolak, ya sudah, selesai. Kita tinggal sampaikan saja ke rakyat, kalau apa yang diinginkan oleh masyarakat dari aspirasi itu ditolak oleh pemerintah,” ujar Fahri di DPR, Jumat (26/6/2015).
Dengan begitu, Fahri menganggap pemerintah sama saja tidak menghargai kinerja DPR. Padahal, ia yakin tujuan dari dana aspirasi memiliki niat yang mulia, membantu adanya percepatan pembangunan di daerah. “Buat apa kita balik ke Dapil, mendengarkan keluhan masyarakat kalau sama pemerintah tidak didengar,” terangnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak sepakat dengan cara pemerintah menolak dana aspirasi. Harusnya kalau mau menyatakan menolak itu bukan melalui seorang menteri, tapi Presiden secara langsung. Sikap tersebut dinilai oleh Fahri sebagai sikap pengecut.
“Emang siapa dia berani menolak dana aspirasi. Emang dia pikir dia raja apa! berani menolak,” geramnya.
Sebagai Presiden, lanjut Fahri, Joko Widodo mestinya berani tampil ke depan, memaparkan alasan yang jelas mengapa dana aspirasi ditolak oleh pemerintah. Jangan sampai kata dia, Jokowi hanya dianggap pandai pidato pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu dengan sejuta janjinya.
”Harusnya ngomong dong. Emang ini kerajaan anak buanya suruh ngomong. Paparkan Alasannya, puasakan hati rakyat. Katanya ahli pidato,” ujar Fahri dengan nada keras.
Bahkan Fahri mengaku sudah menelpon Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan mengapa ada program aspirasi. Katanya, ia sempat memarahi Adrinof yang terlalu berani menolak dana aspirasi.
“Kemarin saya sudah telpon Kepala Bappenas, saya tanya apa alasannya menolak dana aspirasi, saya marah ke dia,” ungkap Fahri sembari marah-marah.
Sebelumnya melalui Andrinof, Fahri mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi menolak usulan dana aspirasi DPR. Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. “Presiden enggak setuju,” ujarnya.
Dia memaparkan, Jokowi beranggapan bahwa program pembangunan didasarkan pada visi dan misi Presiden. Selain itu, pemerintah juga menggunakan uang negara berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). (Albar).
Posting Komentar