Dari 650 anggota parlemen Inggris, hanya 286 orang yang memberikan suara. Hasil voting menunjukkan, 274 suara mendukung pengakuan atas negara Palestina dan 12 suara menolak.
Berdasarkan pemungutan suara itu, ”Majelis Rendah yakin pemerintah seharusnya mengakui negara Palestina, bersama negara Israel, sebagai kontribusi untuk mengamankan solusi dua negara yang dinegosiasikan”.
Perdana Menteri Inggris David Cameron dan anggota pemerintahan, yang mendukung solusi dua negara, abstain. Pemungutan suara itu tidak mengikat dan tidak dapat memaksa Inggris mengubah kebijakan luar negeri terkait Palestina.
”Aspirasi rakyat Palestina tak bisa sepenuhnya diwujudkan hingga ada penghentian pendudukan. Kami yakin itu hanya bisa dicapai lewat negosiasi,” kata Tobias Ellwood, Menteri Urusan Timur Tengah Inggris.
”Hanya penghentian pendudukan yang menjamin negara Palestina akan terwujud di lapangan. Inggris secara bilateral akan mengakui negara Palestina saat kami menilai (negara) itu dapat membantu tercapainya perdamaian,” kata Ellwood.
Voting parlemen Inggris itu berlangsung tidak lama setelah pemerintahan kiri-tengah Swedia bersiap mengakui Palestina secara resmi, langkah yang dikecam keras Israel.
Pemungutan suara itu diusulkan Partai Buruh yang beroposisi. Dukungan juga datang dari 39 anggota Partai Konservatif yang berkuasa. Sebanyak 192 anggota Partai Buruh, termasuk pemimpin partai Ed Miliband, menyuarakan dukungan pengakuan atas Palestina.
Richard Ottaway, politisi Partai Konservatif yang menjabat Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri Majelis Rendah, mengungkapkan, pencaplokan terbaru Israel atas tanah di Tepi Barat membuat dirinya marah.
”Begitu marahnya saya atas perilaku Israel beberapa bulan terakhir, saya tak akan menentang langkah (pengakuan atas Palestina) ini,” kata Ottaway, yang mengaku dulu ia pendukung Israel, seperti dikutip Guardian.
”Saya harus mengatakan kepada Pemerintah Israel: jika kehilangan orang seperti saya, mereka akan kehilangan banyak orang,” ujarnya.
Pergeseran opini
Duta Besar Inggris untuk Israel Matthew Gould mengatakan, meski tak mengikat Pemerintah Inggris, voting parlemen itu signifikan. ”Saya pikir, hasil pemungutan suara ini menandai pergeseran opini publik di Inggris, bahkan lebih luas,” katanya kepada radio Israel.
Pengamat Timur Tengah dari The Middle East Institut, Zuhairi Misrawi, memperkirakan, pengakuan dunia atas negara Palestina akan lebih besar menyusul suara parlemen Inggris itu.
”Ini tonggak sejarah bagi kemerdekaan Palestina. Negara Israel adalah pemberian Pemerintah Inggris. Pengakuan parlemen Inggris memberi dorongan politik sangat besar bagi kemerdekaan Palestina,” ujarnya.
Diprediksi, hasil itu juga akan menjadi kekuatan untuk memperbesar dukungan, tidak hanya dari Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga kekuatan besar, seperti Rusia, Tiongkok, dan India. ”Tinggal bagaimana hal itu bisa dikapitalisasi untuk memperoleh dukungan di Dewan Keamanan PBB, lembaga yang bisa diterima semua pihak,” kata Zuhairi.
Majelis Umum PBB mengakui Palestina secara de facto sebagai negara pada tahun 2012. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum itu, Inggris abstain.
AS, Uni Eropa, dan kebanyakan negara UE, termasuk Inggris, belum memberikan dukungan atas Palestina. Beberapa negara UE yang telah mengakui Palestina adalah Bulgaria, Siprus, Ceko, Hongaria, Malta, Polandia, dan Romania.
Otoritas Palestina memperkirakan ada 134 negara yang memberi pengakuan atas Palestina meski jumlahnya diperdebatkan. ”Hasil itu akan memperluas suara Eropa yang mendorong pengakuan atas negara Palestina dan menciptakan lingkungan yang pas bagi komunitas internasional untuk memberi hak dan kesamaan legal bagi rakyat Palestina,” kata Hanan Asrawi, pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina. (AP/AFP/REUTERS/SAM)
Sumber: Kompas 15 Oktober 2014
Posting Komentar