Tajuk.co PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
mendapat Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk
pelaksanaan penerimaan CPNS 2013 dengan sistem Computer Assisted Test
(CAT), yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, penerimaan PNS
tahun anggaran 2013 merupakan langkah awal yang konkrit dari pemerintah
untuk mewujudkan reformasi pengadaan CPNS sesuai dengan PP Nomor 78
tahun 2013 yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
Pemerintah pusat secara bertahap mulai menerapkan sistem Computer
Assited Test (CAT) dalam penerimaan khususnya Test Kemampuan Dasar (
TKD). Sistem tes ini menggunakan Lembaran Jawaban Komputer (LJK),
sehingga peserta langsung dapat melihat nilai dan mengetahui mereka
lulus atau tidak.
Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, sistem CAT memberikan peluang
yang sama kepada masyarakat luas untuk menjadi PNS di lingkungan
Pemprov Sumbar.
“Ini dilakukan guna mengubah stigma negatif yang berkembang di
tengah-tengah masyarakat bahwa seleksi penerimaan CPNS selama ini hanya
formalitas belaka,” jelas Irwan.
Lebih lanjut Irwan menerangkan, sistem CAT merupakan sebuah upaya
mendapatkan sumberdaya aparatur yang kompeten secara objektif,
kompetitif, transparan, dan bebas dari nuansa KKN.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari delapan
provinsi di Indonesia yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat
karena berhasil menerapkan sistem CAT. Selain itu dua daerah di Sumbar
yakni Kabupaten Dhamasraya dan Kota Sawahlunto bersama-sama dengan 13
Kabupaten/Kota lainnya di Indpnesia juga mendapatkan penghargaan yang
sama.
Sementara itu Sekdaprov Sumbar Ali Asmar menyampaikan, selain
penerimaan CPNS yang transparan dan bebas KKN, penempatan seleksi
pejabat di lingkungan Pempro Sumbar juga jauh dari KKN, Pejabat yang
dilantik sesuai dengan standar hasil penilaian test kompetensi yang
dilakukan pihak ketiga yang independen, dalam hal ini Universitas
Indonesia.
“Tidak ada ada lagi istilah penempatan pejabat dengan iming-iming
uang dan sebagainya. Untuk kita berharap reformasi birokrasi di Sumatera
Barat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan atura yang berlaku,”
kata Ali Asmar. (EFS)
tajuk.co 7 April 2014
Sumber: irwan-prayitno.com
Posting Komentar