Ir Syafriyanti berhasil
menjadi peringkat satu terbaik, dalam Penilaian Kinerja Satuan Kerja
Direktorat Jenderal Cipta Karya tingkat nasional tahun 2013. Penghargaan
ini diserahkan Direktur Jenderal Cipta Karya Ir Imam S Ernawi, di
Makassar, pada 11 Maret lalu.
”Penghargaan ini sebagai
wujud kerja keras semua pihak termasuk staf yang ada di Pemprov,
khususnya di Bidang Keciptakaryaan,” ujar Gubernur Sumbar Irwan
Prayitno, Senin (7/4).
Selain itu, Menteri PU
Djoko Kirmanto pun mengatakan bahwa, infrastuktur di Sumbar merupakan
terbaik dibanding provinsi lain di Indonesia. Ini sebagai tanda bahwa
Pemprov Sumbar bekerja bersungguh-sungguh dan juga serius mengalokasikan
anggaran untuk infranstruktur di APBD.
Irwan mengatakan, setelah
Jembatan Kelok 9 selesai, yang dimulai sejak tahun anggaran 2014,
Kementerian PU melanjutkan pembangunan infrastruktur berikutnya, yaitu
pekerjaan pembangunan Terowongan Balingka dan Jembatan Ngarai Sianok,
dengan anggaran sekitar Rp2 triliun.
“Terowongan ini merupakan
pekerjaan konstruksi terowongan untuk jalan yang pertama di Indonesia.
Terowongan ini berfungsi untuk penanggulangan kemacetan di dalam Kota
Bukittinggi. Selain itu, saat ini juga sedang berjalan paket-paket
WINRIP untuk peningkatan jalan di lintas pantai barat Sumbar dengan
nilai Rp1,6 triliun,” ungkap Irwan.
Selain itu, juga
dilaksanakan juga peningkatan jalan Padang-By Pass ± 28 km. Jalan ini
untuk menghubungkan dua pelabuhan besar, yaitu Teluk Bayur dan Bandara
Internasional Minangkabau (BIM), dengan nilai Rp600 miliar. “Untuk
memperlancar arus lalu lintas, diprogramkan pembangunan penggandaan
jembatan di jalan nasional di daerah Dharmasraya dengan konstruksi Cable
Stayed (pertama di Sumbar) dengan anggaran Rp185 miliar,” ulas Irwan.
Dijelaskan Irwan,
kemantapan jalan nasional meningkat dari 92,19 % pada 2010, menjadi
95,32% pada 2013. Diharapkan pada 2015 nanti, kemantapan jalan
nasional menjadi 100%. Kemudian di Bidang Cipta Karya yakni, status
penyelesaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan
dasar dan payung hukum sebagai dalam perencanaan pembangunan daerah yang
memuat arahan pengembangan pola dan struktur ruang.
RTRW provinsi ditetapkan
melalui Perda provinsi dan RTRW kabupaten/kota ditetapkan Pemkab/Pemko.
Untuk status penyelesaian Perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota sudah
mencapai 95 %. Sementara itu tingkat penyelesaian Perda RTRW provinsi
lain di Pulau Sumatera hanya 12,5 %.
“Ini berarti, Provinsi Sumbar sudah sangat jauh diatas provinsi lain di Sumatera,” sebut Irwan.
Kemudian, untuk Status
Penyelesaian Perda Bangunan Gedung, Sumbar merupakan daerah yang
mempunyai potensi bencana cukup besar. Oleh karena itu Disprasjal Tarkim
Sumbar melalui Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan telah
memfasilitasi Penyusunan Perda Bangunan Gedung (BG).
Sampai dengan 2013, Sumbar
sudah mempunyai Perda BG sebanyak 1 Perda BG Provinsi Sumbar dan 15
Perda BG kabupaten/kota. Hal ini berarti capaian penyusunan Perda BG,
Provinsi Sumbar sebesar 80 % dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada.
Dibandingkan dengan provinsi di pulau Sumatera, yang hanya baru mencapai
rata-rata 25% dari jumlah kab/kota masing-masing, Provinsi Sumbar sudah
lebih baik.
Selain itu terang Irwan,
pada awal 2010, tingkat pelayanan air minum di Sumbar mencapai 41,92%
dari jumlah penduduk atau 2,35 juta Jiwa yang tersebar di 19 Kab/Kota.
Sementara capaian layanan air minum sampai dengan 2013, telah mencapai
62,52% atau melayani 3,5 Juta Jiwa dengan kapasitas 4.233 liter/detik.
”Sedangkan capaian layanan
air minum secara Nasional pada 2013 sekitar 61,80 % atau melayani 121
Juta Jiwa dengan kapasitas 158.039 liter/detik di 12.072 kawasan. Ini
berarti, capaian pelayanan Air Minum Sumbar telah berada diatas
rata–rata capaian nasional. Berdasarkan perkiraan maju hingga tahun
2015, Provinsi Sumbar optimis, target MDG’s untuk sektor air minum 68,87
% dapat tercapai pada tahun tersebut,” urai Irwan.
Kemudian, untuk layanan
sanitasi permukiman di Sumbar, pada 2010 baru dapat menjangkau 44,26 %
dari jumlah penduduk atau 2,46 juta jiwa. Untuk 2013, capaian pelayanan
Sanitasi meningkat hingga 45,58 % atau sebesar2,56 juta jiwa. Sementara
secara nasional posisi capaian layanan sanitasi Sumbar berada di bawah
Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini berarti Sumbar berada di atas 30
provinsi lainnya.
Selama kurun waktu
2010-2013, sudah dilaksanakan penanganan kawasan kumuh pada 18 kawasan
(11 kabupaten/kota) dengan total dana Rp24,511 miliar. Di samping itu,
untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah
yang bermukim di kawasan kumuh, telah dibangun beberapa unit rusunawa.
(uki)
Pos Metro Padang 8 April 2014
Sumber: irwan-prayitno.com
Posting Komentar